Monthly Archives: June 2017

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para wakil dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, demi mendorong peran Perseroan dan Korporasi melalui Program CSR (Corporate Social Responsibility), guna mempercepat implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No 126 Tahun 2015, tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

04

Dalam Rakor yang digagas oleh Kemenko Maritim tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non-Konvensional Kemenko Maritim, Amalyos menuturkan, rakor ini juga dimaksudkan untuk membangun kesepahaman mengenai pentingnya keterlibatan para pihak untuk mendorong percepatan implementasi Perpres No 126 Tahun 2015. Jadi kita hendaknya tidak hanya bertumpu dan berharap pada program dari pemerintah beserta anggarannya saja, namun juga kita coba untuk mengajak dan melibatkan BUMN/BUMD, swasta dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mewujudkan dan menyukseskan program konversi BBM ke BBG, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada berkurangnya beban masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, sekaligus mengurangi penggunaan BBM bersumber dari fosil yg pada umumnya kurang ramah lingkungan. Sebagai bahan catatan juga bahwa LPG 3 Kg yang merupakan bagian dari paket perdana yang akan dibagikan kepada kapal perikanan bagi nelayan kecil yang diamanatkan dalam Perpres 126/2015 tersebut sampai saat ini masih disubsidi oleh pemerintah.

“Kami berpendapat program yang baik ini tidak bisa hanya didorong oleh pemerintah saja, perlu peran serta semua pihak, baik dari swasta, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah, serta semua stakeholder yang merasa punya kepedulian dan tanggung jawab sosial. Itulah tujuan diadakannya rakor ini,” ujarnya seusai acara, Selasa (06-06-2017) di Hotel Aston Imperial, Bekasi.

Amalyos lalu menjelaskan, program CSR sejatinya bukanlah semata masalah dana, namun lebih daripada itu, program CSR adalah masalah kepedulian dan tanggung jawab sosial dari Perseroan dan Korporasi kepada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan. Mengutip dari Taufik La Tofi dari The La Tofi School of CSR yang turut hadir sebagai pembicara, bahwasanya realisasi Suistainable Development Goals (SDG) atau pembangunan yang berkelanjutan, mutlak harus memperhatikan juga pembangunan kehidupan manusia, lingkungan dan segi sosialnya.

05

(sumber : maritim.go.id)

“Pembangunan yang berkelanjutan, yakni manusianya, kehidupannya dan sosialnya yang harus diperhatikan. Jadi tidak hanya sisi ekonomisnya saja, selain mengejar keuntungan, mereka (perseroan dan korporasi) juga harus ada tanggung jawab sosialnya. CSR itu bukan masalah dananya tapi programnya, jadi perusahaan tidak usah khawatir,” tambahnya.

Rakor kali ini adalah lanjutan dari rakor sebelumya dengan agenda yang sama. Menurut pantauan, BUMN dan swasta serta unsur pemerintah turut serta menghadiri, walaupun sebagian undangan tidak hadir, namun tidak mengurangi sedikit pun maksud dan tujuan yang akan dicapai. Nantinya, lanjut Amalyos, rakor serupa akan terus diadakan dan akan melibatkan lebih banyak lagi BUMN dan Swasta untuk satu suara dalam menyukseskan program energi bersih ini.

“Antusiasme lumayan, banyak yang datang namun beberapa BUMN yang kami undang ada juga yang tidak hadir, mungkin karena acaranya diadakan dalam suasana bulan Ramadhan (puasa), tapi dari Ditjen Migas-Kementerian ESDM serta yang mendapat penugasan atas pelaksanaan Perpres No.126 tahun 2015 ini yakni PT. Pertamina (Persero) hadir, Perwakilan dari PT. Pelni dan Pelindo pun juga hadir, namun dari pemantauan kami perwakilan dari PGN tampaknya belum bisa hadir, mungkin di rakor selanjutnya akan lebih banyak lagi yang hadir, dan semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk menumbuhkan jiwa sosial dan membantu masyarakat kecil,” tutup Amalyos.

Sumber : maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) No 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

04

Menurut Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non-Konvensional Kemenko Maritim, Amalyos, Kemenko Maritim sebagai Kementerian koordinator mempunyai tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait dengan kebijakan antara lain dalam bidang energi nasional dan akan tetap mengawal serta merealisasikan program Presiden Joko Widodo yang menargetkan konversi BBM ke BBG bagi para nelayan kecil di bawah 5 Gross Ton yang berdasarkan road map mandiri energi untuk nelayan akan diwujudkan hingga tahun 2030, dengan pengadaan 300.000 paket perdana yang terdiri dari mesin kapal < 5GT, Konverter kit tabung LPG 3 Kg, serta As panjang dan baling-baling yang dilengkapi dengan asesorisnya.

“Program ini adalah program nasional pemerintahan saat ini dan juga merupakan key performance indicator Kementerian ESDM. Jadi penting bagi kami untuk melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi serta melakukan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut. Kami akan terus kawal pelaksanaannya dengan harapan kebijakan tersebut bisa berjalan dan terwujud sesuai dengan apa yg telah ditetapkan dan diharapkan oleh pemerintah,” ujarnya di sela acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kemenko Maritim bersama Kemen ESDM dan para wakil dari BUMN dan Swasta guna mendukung percepatan implementasi Perpres No 126 Tahun 2015, Selasa (6-6-2017) di Hotel Aston Imperial, Bekasi, Jawa Barat.

Selain terus mendorong agar BUMN, BUMD, Swasta dan Stakeholder lainnya untuk bersama-sama mewujudkan program konversi BBM ke BBG itu, Kemenko Maritim juga akan membantu mengawal Kemen ESDM untuk berupaya mewujudkan dan menyukseskan program strategis tersebut. Menurut Amalyos, dari penyampaian paparan di rakor, ada berita yang menggembirakan dari Kementerian ESDM yang mengatakan akan mengajak juga Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) minyak dan gasbumi (migas) di wilayah yang menjadi daerah distribusi paket perdana konverter kit, untuk turut serta berkontribusi, membantu program pemerintah ini melalui program CSR-nya.

02

“Tadi juga disampaikan oleh perwakilan dari Dirjen Migas yang akan mengajak K3S agar ikut mengadakan paket perdana yang konverter kit termasuk di dalamnya di wilayah distribusi yg sudah direncanakan pada tahun ini. Regulasi terkait CSR juga sudah ada. Kita berharap nelayan yang masih hidup dalam kondisi marginal akan dapat terangkat taraf hidupnya atau kesejahteraannya,” terangnya.

Direktur Perencanaan Pembangunan Infrastuktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin pun menuturkan, saat ini pihaknya sedang menghitung kembali sisa efisiensi anggaran pengadaan paket perdana di tahun 2016, yang kemungkinan akan ditambahkan di anggaran untuk pengadaan tahun 2017. Nantinya, tambah Alimuddin, ditargetkan pada tahun 2017 akan dibagikan lagi sebanyak 24.000 paket perdana termasuk konverter kit didalamnya sehingga diharapkan akan mendekati target yang diharapkan sebanyak 30.000 di tahun 2017.

”Dari total rencana pengadaan sebesar 24.000 paket perdana, tahap pertama sudah dibidding atau dilelang sekitar 18 ribuan, nanti tahap kedua sisanya, biasanya tengah tahun ada hemat anggaran, seperti tahun kemarin, dari 20 ribu hanya terlaksana 6 ribuan, karena yang selebihnya itu dipangkas anggarannya,” katanya.

Sejak tahun 2016 Kemenko Kemaritiman sendiri telah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah terkait dengan upaya percepatan implementasi Perpres 126 tahun 2015 ini, dan telah menghibahkan beberapa konverter kit kepada para nelayan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota di empat lokasi yaitu, Makassar-Sulawesi Selatan, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, Kubu Raya-Kalimantan Barat, dan Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, dan pada tahun 2017 juga hal yang sama telah dilakukan di Kota Padang-Sumatera Barat, serta di tahun ini dan selanjutnya akan menyusul wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Sumber : maritim.go.id