Monthly Archives: September 2015

Ke­men­te­ri­an Energi dan Sumber Daya Mi­neral (ESDM) mengusulkan regulasi da­lam bentuk Peraturan Pre­si­den (Perpres) tentang Penyediaan, Pen­dis­tribusian, dan Penetapan Harga Elpiji untuk kapal perikanan ne­la­yan kecil. Ditargetkan Perpres ini bi­sa disahkan pada Oktober 2015.

Menteri ESDM Sudirman Said menuturkan, dengan Prepres ini ma­ka nelayan kecil bisa mengguna­kan elpiji. Nelayan kecil juga bisa mening­kat kesejahteraannya karena peng­gunaan elpiji ini mampu me­ngurangi hingga 70 persen pemakai­an bahan bakar.

“Nelayan kita bisa mengguna­kan elpiji yang selama ini tidak ada da­sar hukumnya. Tapi dengan Per­pres ini, nelayan akan mendapat­kan bahan bakar lebih murah. Se­hingga, dapat meningkatkan pendapatan nelayan,” kata Sudir­man, di Jakarta, Kamis (10/9).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, de­ngan adanya Perpres ini maka nela­yan kecil bisa mengakses ba­han bakar lebih mudah.

“Cukup mencari ke warung-warung, tidak perlu ke SPBU,” ucap Wiratmaja.
Dia menuturkan, penggunaan LPG oleh para nelayan kecil bisa meng­hemat biaya bahan bakar antara 50 persen hingga 60 persen. Bah­kan, kata Wiratmaja, peng­he­mat­annya bisa mencapai 70 persen.

“Di pilot project kami, penghematan bahan bakar antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Kalau sebulan sekitar Rp 1,5 juta, itu angka yang sangat besar bagi nelayan kecil,” ungkapnya.

ABG V9 rangkaian

Rangkaian motor perahu nelayan yang sudah menggunakan konverter kit Amin Ben Gas. (Dokumentasi Amin Ben Gas)

Namun Wiratmaja menyayangkan, konverter kit yang diproduksi oleh produsen dalam negeri belum memenuhi Standar Nasional Industri (SNI). Padahal kebutuhan konverter yang rencananya akan disediakan pemerintah cukup banyak.

Pemerintah akan menyediakan sekitar 50.000 paket konverter kit. Angka ini pun masih belum mencakup bagi seluruh nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 gross tonage (GT) yang diperkirakan mencapai 600.000 nelayan.

“Dengan Perpres ini, nanti akan ada dasar hukum spesifikasi yang harus dipenuhi oleh produsen. Itu yang akan mempercepat program itu berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, PT Pertamina (persero) dalam waktu dekat meluncurkan elpiji varian berat baru, melengkapi dua jenis elpiji yang selama ini diproduksi, yakni jenis 3 kg yang bersubsidi dan 12 kg yang tidak disubsidi.

Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan, elpiji vari­an baru untuk memberikan pilih­an kepada masyarakat. Untuk itu, Pertamina sedang mempersiapkan infrastrukturnya.

Menurut rencana, Pertamina mengeluarkan elpiji berat baru ini bulan depan (Oktober). Dwi menga­ku tak mau kesan pertama di ma­sya­rakat bahwa elpiji jenis baru ini jelek.

Dwi menyebutkan. investasi un­tuk memproduksi elpiji varian baru ini relatif tidak besar karena Perta­mi­na hanya perlu menyiapkan ta­bung. Meski begittu, Dwi tak mau memberitahukan angka pasti investasi itu.

Dalam kesempatan terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan tidak bisa menjamin harga elpiji 12 kg bakal menjadi mahal atau tidak saat elpiji ukuran baru muncul. Dia beralasan, harga gas masih ditentukan oleh perhitungan Saudi Aramco.

“Harga gas mengacu kepada Saudi Aramco,” tandasnya di Jakarta, Kamis (10/9)
Wianda memaparkan harga gas selalu fluktuatif mengikuti harga acuan gas dunia. Selama harga gas tidak ada gejolak perubahan, maka harga elpiji untuk rumah tangga dan industri masih sesuai dengan daya beli masyarakat.

 

Sumber : suara karya

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam waktu dekat segera akan mengusulkan tiga regulasi terkait sektor ESDM untuk segera ditandatangani. Tiga regulasi tersebut beruap dua Peraturan Presiden dan revisi pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014. Diharapkan dengan disahkannya ketiga regulasi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan.

Perahu nelayan yang sudah menggunakan motor berkonverter kit Amin Ben Gas. (dokumentasi Amin Ben Gas)

“Untuk stimulus ekonomi, paket regulasi yang akan dalam waktu dekat ditandatangani itu ada tiga, pertama Perpres mengenai konverter kit untuk nelayan, kedua Perpres mengenai konverter kit untuk transportasi yang awalnya di Kementerian Perindustrian akan kembali ke Kementerian ESDM. Yang ketiga, revisi beberapa pasal PP 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Teguh Pamudji usai jumpa pers Blok Masela. Rabu (23/9).

Pasal-pasalnya yang mengalami revisi dijelaskan Teguh, itu terkait dengan tata cara pengajuan perpanjangan, baik untuk kontrak karya, maupun PKP2B.

”Perubahan pasal-pasal itu juga untuk yang mineral logam, mineral non logam maupun untuk yang batubara, jadi ini menjadi satu aturan yang menjadi lebih clear, menjadi jelas, menjadi lebih proporsional terkait dengan sifat pengusahaan mineral itu sendiri,” lanjut Teguh.

Lebih terperinci Teguh mencontohkan, jika didalam Peraturan Pemerintah nomor  77 tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa untuk yang mineral logam dan butuh investasi besar hanya boleh mengajukan 2 tahun sebelum izinnya habis, itukan tidak proporsional, dia butuh kepastian hukum. “Jadi semangatnya adalah memberi kepastian hukum bagi badan usaha,” ujar Teguh.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi kelesuan ekonomi. Dan untuk mendorong daya saing industri nasional maka pemerintah melakukan deregulasi dan debirokrasi.

 

Sumber : esdm

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir ingin menjadikan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu di Utara Jakarta sebagai pusat penelitian bidang kelautan.

“Di Kepulauan Seribu, yang memiliki perairan tenang dan luas, kami ingin menjadikannya sebagai pusat penelitian khususnya di bidang kelautan dan perikanan,” kata Nasir selepas meninjau lokasi budi daya ikan nila laut di kawasan Kepulauan Seribu Jakarta, Rabu.

Di lokasi yang melakukan pembudidayaan ikan nila laut (Marine Tilapia) yang direkayasa dari ikan nila Salina dengan cara mengadaptasikan spesies tersebut dalam kondisi perairan laut itu nasir mengatakan mungkin bisa dilakukan penelitian lanjutan pada fasilitas yang ada di sana.

“Lokasi ini bisa dijadikan tempat smart research seperti peningkatan kapasitas panel surya dengan diubah menjadi model hybrid sehingga bisa meningkatkan kapasitas dua kali lipat dari 100 watt menjadi 200 watt atau lebih,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjut Nasir, digunakan untuk para nelayan sebagai target dari pengembangan yang ada di Kepulauan Seribu yang akan difokuskan menjadi tempat penelitian kelautan.

Perahu nelayan yang sudah menggunakan motor berkonverter kit Amin Ben Gas. (dokumentasi Amin Ben Gas)

Lalu pengkonversian bahan bakar nelayan dari solar atau premium menjadi gas dengan menggunakan konvertor sehingga bisa mereduksi pengeluaran sampai 40 persen.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Budi Utomo menyambut baik keinginan Menristek tersebut. Menurutnya, ide menjadikan wilayah Kepulauan Seribu sebagai pusat penelitian kelautan akan mendukung fokus pembangunan kabupaten di utara Jakarta tersebut dalam wisata bahari.

Untuk mencapai ke sana, lanjut dia, pihaknya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang membuat konsep transportasi kapal yang ada setiap saat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

“Seperti Trans Jakarta yang ada setiap saat, nanti ongkosnya akan dihitung per mile. Selain itu ini juga akan meringankan harga bahan kebutuhan warga yang saat ini lebih mahal 15-20 persen daripada wilayah daratan,” ujarnya.

Budi menambahkan, dari wilayah yang memiliki sekitar 110 pulau dan memiliki luas 11 kali luas lima kota di Jakarta tersebut, akan juga dibangun pusat melihat hilal dan penelitian bintang di Pulau Karya.

“Tahun 2015 ini Kemenag menetapkan pusat melihat hilal di Masjid Untung Jawa, karena itu kami juga akan membangun pusat penelitian bintang untuk bisa juga dipakai sebagai tempat wisata edukasi ilmu perbintangan,” ujar dia.

 

Sumber : antaranews.com

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sudah melakukan sosialisasi penggunaan konverter kit untuk nelayan sejak 2014.

Program yang masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut berawal dari ditemukannya nelayan di Pontianak yang menggunakan konverter kit.

Menteri Kelautan dan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat mendengarkan pemaparan konverter kit dari Amin Ben Gas di PSDKP Prop. Kalimantan Barat. (15/11/2014). (Dok.AminBenGas)

“Sosialisasi kebijakan (konverter) memang program sejak tahun kemarin, kita dikasih tahu di Pontianak menemukan konverter,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Susi menyampaikan, nelayan belum ada yang memakai gas sebagai bahan bakar. Sementara penggunaan konverter kit masih terganjal pembelian tabung yang sulit didapat.

“Belum ada yang pakai gas, nelayan belum tahu di lapangan. Sekarang pakai konverter kit dulu, tapi persoalannya pembelian tabung elpiji,” jelas dia.

Menurutnya, diperlukan konsolidasi untuk menentukan mesin jenis apa yang akan digunakan. Di samping itu, kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus membagikan 50.000 konverter kit tiap tahun.

“Kita masih harus konsolidasi pakai mesin seperti apa. Kita dapatkan 50.000 konverter dari ESDM dan (kita) terus menerus setiap tahun akan bagikan konverter,” pungkasnya.

 

Sumber : sindonews

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui rencana pemerintah untuk membagikan 50.000 konverter kit kepada nelayan terkendala pemenuhan SNI (Standar Nasional Indonesia). Bahkan, pihak KKP tidak dapat memastikan kapan pembagian konverter kit kepada nelayan yang berfungsi mengonversi gas menjadi bahan bakar kapal tersebut dapat direalisasikan.
Amin Ben Gas saat mengikuti FGD Badan Standarisasi Nasional dalam Rangka penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Konverter Kit untuk Kapal Nelayan, Jakarta (18/8).

Amin Ben Gas saat mengikuti FGD Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam Rangka penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) Konverter Kit untuk Kapal Nelayan, Jakarta (18/8).(Dok.AminBenGas)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (10/9) mengatakan, pembagian konverter sebanyak 50.000 unit untuk nelayan memang program KKP dan sudah diminta kepada Kementerian ESDM sejak lama.
“Itu memang sudah program kita dari dulu dan sudah kita mintakan kepada ESDM untuk memberikan konverter itu, namun memang ada kendala,” katanya.
Menurutnya, kendala selama ini adalah konverter tersebut belum memenuhi persyaratan SNI. Soal kapan konverter tersebut dapat dibagikan kepada nelayan, ia mengaku tidak tahu. Itu karena untuk penetapan SNI-nya juga belum dapat diketahui kapan selesainya.
“Pembagiannya nanti tunggu SNI,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan, akan lebih menguntungkan. Itu karena harga solar lebih mahal ketimbang elpiji sehingga bisa menghemat biaya bahan bakar hingga 60 persen.
“Saat ini uji coba baru di Kalimantan Barat (Kalbar) karena memang penemunya juga berasal dari Kalbar,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Sjarief Widjaja menegaskan, memang saat ini posisi KKP masih menunggu konverter tersebut memenuhi syarat SNI. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM dan calon-calon penerimanya sudah diidentifikasi, mungkin dalam waktu dekat,” tuturnya.
Ia mengatakan, dalam pengadaan gas elpiji tersebut tidak diperlukan infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
Sjarief menjelaskan, nelayan cukup menggunakan tabung elpiji isi 3 kilogram atau 12 kilogram kemudian dikonversi menjadi bahan bakar menggunakan konverter kit tersebut. “Jadi sebenarnya umum saja, hanya saat digunakan di perahu, itu ada alat kecil yaitu konverter yang mengubah gas dari tabung menjadi bahan bakar,” katanya.
Jadi, ia melanjutkan, nelayan bisa menggunakan tabung gas standar yang biasa digunakan masyarakat umum.
Mengenai kapan penetapan SNI tersebut selesai, KKP akan berbicara lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). “Jadi soal kapan dibagikan, kita tunggu saja,” ujarnya.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengetahui sudah sejauh mana perkembangan pemberian konverter, sebagai pengganti bahan bakar solar untuk perahu kepada nelayan. Kebijakan pemberian konverter tersebut masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I yang baru-baru ini diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu ada dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mau bagikan konverter. Itu saja,” tuturnya, Kamis (10/9), di Jakarta.

Ia pun mengungkapkan, pihaknya belum ada koordinasi mengenai kebijakan yang diharapkan mampu memberi keuntungan kepada nelayan. “Saya malah belum tahu sedalam itu. Yang saya tahu, kita punya program dengan Kementerian ESDM yang akan membagikan 50.000 konverter. Saya tidak tahu sudah dibagikan atau belum,” ungkap Susi.

Lanjut Susi, pembagian konverter ini masih menunggu status Standar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan, setelah diujicoba di Pontianak, konverter mampu menguntungkan kinerja nelayan hingga 60 persen. “Menunggu SNI baru dikasih ke nelayan. Ini sudah program kita dari dulu untuk memberikan konverter kepada nelayan. Namun, kita belum tahu SNI-nya kapan,” ujarnya.

 

Sumber :jitunews