Monthly Archives: July 2015

Pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 diisi dengan topik pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini seiring meningkatnya pembiayaan negara hingga 7 kali lipat untuk subsidi energi sejak 2010.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur, M Tasywiruddin menilai, kebijakan pembatasan subsidi BBM tersebut jelas merugikan masyarakat nelayan, termasuk para nelayan di daerah ini.

Perahu nelayan yang sudah menggunakan bahan bakar LPG tabung 3 kg dengan alat konverter kit Amin Ben Gas. (dok.AminBenGas/istimewa)

Perahu nelayan yang sudah menggunakan bahan bakar LPG tabung 3 kg dengan alat konverter kit Amin Ben Gas. (dok.AminBenGas/istimewa)

Taswirudin mengatakan, pemangkasan BBM bersubsidi tersebut juga mempersulit nelayan Lombok Timur, karena rata-rata kondisi perekonomian nelayan berada pada taraf menengah ke bawah. “Namun pemangkasan BBM bersubsidi untuk nelayan tersebut secara resmi belum kami terima,” ujarnya.

Guna menyikapi hal tersebut, DKP Lombok Timur menawarkan berbagai alternatif diantaranya dengan pengalihan BBM ke bahan bakar gas (BBG) menggunakan converter kit. “Converter kit tersebut merupakan alat untuk mengkonversi mesin dengan BBM untuk dapat menggunakan BBG yang untuk menjalankan kapal dan perahu para nelayan,” terangnya.

Rencananya, pada awal 2015 seluruh nelayan Lombok Timur yang selama ini menggunakan BBM diharapkan menggunakan converter kit tersebut,” tandasnya.

 

 

 

 

 

Sumber : lombokita.com

Kementerian Perindustrian menyatakan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam penerapan program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri meliputi proyek instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dan KKKS.

Saleh Husin, Menteri Perindustrian, mengatakan penerapan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam belanja negara tidak dapat ditawar lagi seiring dengan upaya pemerintah menumbuh kembangkan industri dalam negeri.

Amin, inovator konverter kit Amin Ben Gas memberikan penjelasan tentang Konverter Kit Amin Ben Gas kepada Menteri Perindustrian, Saleh Husin, SE, M.Si. Komponen Konverter kit 100 % berbahan baku dalam negeri dengan 70% nya sudah memiliki SNI. (dok. aminbengas)

“Selama ini masih banyak alasan penerapan TKDN oleh pemilik proyek. Sekarang tidak ada alasan lagi. Belanja negara khususnya dalam infrastruktur yang sangat besar harus dapat membangun industri pendukungnya,” katanya Rabu (8/7).

Dia mencontohkan, belanja modal pemerintah pusat pada tahun ini senilai Rp290 triliun setara dengan 14,22% dari total anggaran pemerintah pusat senilai Rp2,3 triliun harus dapat berkontribusi dalam penguatan industri dalam negeri.

Selain menerapkan TKDN dengan ketat bersama dengan BPKP, Kemenperin juga akan menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam merevisi Permen ESDM No. 15/2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Saleh mengungkapkan, usaha hulu migas yang dikoordinasikan oleh SKK Migas dan dilakukan oleh Kontrak Karya Kerja sama (KKKS) di bawah Kementerian ESDM selama ini memiliki penghitungan TKDN yang berbeda dengan Kemenperin.

Selain itu, penerapan juga akan diperketat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik dan transmisi energi oleh PT PLN dan PT PGN yang notabene di bawah naungan Kementerian BUMN.

Tahun ini lanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki anggran Rp81,3 triliun, Kementerian Perhubungan Rp44,9 triliu untuk bangun jalan sepanjang 143 Kilometer, jembatan sepanjang 11.716 Meter, jalur Kereta Api 265 Km, pengadaan 48 lokomotif, membangun lima bandar udara, 59 pra sarana dermaga penyebrangan dan peningkatan kapasitas 26 pelabuhan perintis.

“Sesuai dengan usulan pengusaha, pengawasan diupayakan sampai hal teknis, misalnya kelak penghitungan TKDN tidak boleh paket, tetapi per item barang. Dengan demikian TKDN benar-benar terlaksana,” ujarnya.

Boby Gafur Umar, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengatakan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP kelak harus masuk hingga lelang di perusahaan engineering, procurement and construction (EPC).

“Selama ini hanya dinilai oleh Sucofindo, nanti BPKP harus masuk menghitung tiap item barang. Jangan melihat proyek secara paket, karena tantangannya proyek yang didanai asing akan menggunakan produk dari negara pemberi dana,” katanya.

Langkah ini merupakan terobosan baru yang pasti membutuhkan penyempurnaan, namun, diyakini akan berdampak pada pertumbuhan industri dalam negeri.

Pertumbuhan industri kuartal I yang hanya 5,21% sementara pertumbuhan ekonomi hanya 4,71%, menurutnya, menunjukkan kondisi industri dalam negeri yang rapuh. Idealnya industri tumbuh di atas 10% untuk menggerakkan ekonomi nasional.

 

Sumber : bisnis.com

Periode 2015-2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menginventarisasi 632 prototipe karya teknologi. Dari jumlah itu, 15 prototipe diharapkan diproduksi massal industri. Tahun depan, Kementerian Ristek dan Dikti juga akan membantu pendaftaran 1.735 Hak atas Kekayaan Intelektual

“Hilirisasi prototipe akan ditingkatkan jadi 18 tahun 2019, sedangkan HaKI jadi 2.305 yang terdaftar,” ujar Direktur Jenderal Penguatan dan Pengembangan Riset Kementerian Ristek dan Dikti Muhammad Dimyati, di Jakarta, Kamis (2/7).

Konverter Kit Amin Ben Gas

Konverter Kit Amin Ben Gas

Saat ini, diidentifikasi lima prototipe, yaitu konverter kit bahan bakar gas pada mesin kapal nelayan, penerapan teknologi radar pemantau di laut, pengembangan teknologi industri mesin kendaraan untuk angkutan pedesaan, sistem kontrol kendaraan tempur, dan pengembangan teknologi keamanan forensik. Tahun ini ditargetkan penerapan tiga prototipe ke industri, yaitu konverter kit, radar, dan mesin kendaraan.

Dengan serangkaian program hilirisasi itu, Kementerian Ristek dan Dikti untuk tahun 2016 akan dapat anggaran Rp 1,5 triliun. Hal tersebut meningkat lima kali lipat daripada sebelumnya.

Keterpaduan program

Pemassalan inovasi riset iptek dari perguruan tinggi dan lembaga riset ke industri itu perlu penanganan terpadu. Hilirisasi hasil penelitian sasaran strategis terpenting periode lima tahun ke depan. “Selain peningkatan mutu pendidikan tinggi,” ujar Menristek dan Dikti Muhammad Nasir.

Keterpaduan bukan hanya program dan anggaran, melainkan juga penyediaan SDM dan fasilitas pendukung serta membangun jejaring. Ini untuk mengatasi terbengkalainya hasil riset dan daya saing industri rendah. Akar masalahnya karena tak ada keterhubungan keduanya.

Untuk mengangkat peringkat perguruan tinggi Indonesia di 500 terbaik di dunia, kata Dimyati, akan didorong publikasi ilmiah dari para periset dan perekayasa di jurnal internasional. “Tahun depan ditargetkan akan dimasukkan 6.230 hasil riset di jurnal internasional hingga 12.000 lebih pada tahun 2019,” ujarnya.

Demi memenuhi target, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignyo mengatakan, SDM dan fasilitas riset memadai harus disiapkan. “Mobilisasi peneliti akan didorong magang di industri,” katanya.

 

Sumber : Kompas

PT Pertamina (Persero) meminta Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat yang memperbolehkan penyaluran liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) tabung 3 kg untuk nelayan.

Hanung Budya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina mengatakan Kementerian ESDM harus segera mengeluarkan surat yang menjadi landasan hukum digunakannya elpiji 3 kg untuk konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) sektor nelayan.

Perahu nelayan yang sudah menggunakan bahan bakar LPG tabung 3 kg dengan alat konverter kit Amin Ben Gas. (dok.AminBenGas/istimewa)

Perahu nelayan yang sudah menggunakan bahan bakar LPG tabung 3 kg dengan alat konverter kit Amin Ben Gas. (dok.AminBenGas)

Alasannya, elpiji 3 kg merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi oleh pemerintah untuk rumah tangga, sehingga perseroan tidak dapat mengalihkan penggunaannya tanpa persetujuan dari pemerintah.

“Kalau tidak ada landasan hukum, tentu subsidi elpiji 3 kg yang telah kita keluarkan tidak akan dibayar oleh pemerintah. Penggunaan elpiji 3 kg untuk nelayan itu juga dapat menjadi temuan BPK nantinya,” katanya, Senin (1/7/2013) seperti dilansir Bisnis.

Hanung mengungkapkan selama ini Pertamina tidak dapat melarang penggunaan elpiji 3 kg untuk nelayan, karena tidak memiliki dasar hukum untuk melarangnya. Meski demikian, Pertamina masih yakin pemerintah akan segera mengeluarkan surat yang dapat menjadi landasan hukum penggunaan elpiji 3 kg untuk nelayan.

Pertamina, lanjut Hanung, saat ini telah mengirimkan surat kepada Ditjen Migas agar menindaklanjuti persoalan itu. “Kami sudah mengirimkan surat, tetapi belum dibalas. Kami juga sudah bicarakan ini kepada Wakil Menteri ESDM dan kami yakin surat yang kami inginkan itu segera keluar.”

Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan dirinya belum mengetahui surat yang dikirimkan Pertamina tersebut. “Saya harus cek kembali di bagian legal saya,” tuturnya.

Secara terpisah Ketua Tim Percepatan Konversi BBM ke BBG IGN Wiratmaja Puja mengatakan Pemerintah akan terus melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengkonversi mesin perahu nelayan.

 

Sumber : kedaimikro